SUMENEP – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, saat ini sedang berhadapan dengan tantangan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya.
Aksi demonstrasi yang dipicu kelompok aktivis seperti Himpunan Mahasiswa Sapeken Sumenep (HIMPASS) telah menyuarakan berbagai tuntutan dan kritik terhadap kinerja Dinsos P3A dan Kepala Dinsos tersebut.
Di bawah ini, kita akan mengevaluasi beberapa tuntutan HIMPASS atas kinerja Achmad Dzulkarnain sebagai Kepala Dinsos P3A Sumenep.
*1. Evaluasi Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sumenep*
Salah satu tuntutan yang paling mencolok adalah permintaan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sosial dan P3A di Kabupaten Sumenep. Ini adalah langkah yang sah dan seharusnya dijalankan secara berkala dalam setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah. Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan kinerja, dan memastikan bahwa visi-misi pemerintah daerah tercermin dalam tindakan nyata.
*2. Pengentasan Masalah Distribusi Mobil Bantuan dari KEI*
Kritik terhadap lambatnya distribusi mobil bantuan dari KEI merupakan masalah serius yang harus ditangani. Penerima bantuan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut harus diutamakan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa bantuan tersebut dikelola dan didistribusikan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat.
*3. Isu Monopoli Anggaran dan Kepala Dinas Sosial*
Terindikasi adanya monopoli anggaran yang dilakukan oleh individu di Dinas Sosial dan P3A merupakan masalah yang memerlukan investigasi serius. Kepala Dinas Sosial harus memiliki integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Keberlanjutan dari isu ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
*4. Permintaan Kepala Dinas Sosial dan P3A Mundur* Permintaan untuk Kepala Dinas Sosial dan P3A mundur dari jabatannya adalah bagian dari hak demokratis warga negara untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah daerah. Namun, sebelum langkah ekstrem seperti ini diambil, ada baiknya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja dan menjawab tuntutan masyarakat.
*5. Ancaman Mundurnya Bupati Sumenep*
Ancaman agar Bupati Sumenep harus mundur sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sumenep jika tuntutan sebelumnya tidak dipenuhi merupakan tuntutan yang sangat serius. Ini menunjukkan betapa seriusnya situasi ini dan pentingnya merespons tuntutan masyarakat dengan bijak.
Menghadapi tuntutan dari masyarakat adalah bagian dari dinamika demokrasi. Achmad Dzulkarnain sebagai Kepala Dinsos P3A harus mendengarkan aspirasi masyarakat dan secara aktif berupaya untuk memperbaiki kinerja Dinas Sosial dan P3A Sumenep.
Selain itu, Bupati Sumenep juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kinerja seluruh jajaran pemerintah daerah mencerminkan visi-misi yang telah dijanjikan kepada warga. Kepemimpinan yang baik, kerja keras, dan transparansi akan sangat penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Dinsos P3A Sumenep dan memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Sumenep. (*)
