SUMENEP, maduranetwork.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, KH Muh. Ali Fikri dan KH Muh. Unais Ali Hisyam, menggagas pembentukan Komite Anti Korupsi di Kabupaten Sumenep. Gagasan ini disampaikan dalam acara “Kiai Menjawab” yang diselenggarakan oleh Generasi Sumenep Hijau (GHS) di Tabun Edu Culture Art, Desa Aeng Panas, Kec. Pragaan, pada Selasa (15/10).
Dalam acara tersebut, Mas Kiai mengungkapkan bahwa saat ini politik dan demokrasi transaksional telah menjadi masalah serius yang mengancam keberlangsungan demokrasi dan pembangunan di Sumenep. “Kita perlu perubahan, dan langkah pertama adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik korupsi yang marak terjadi,” tegasnya.
Mas Kiai menyoroti bahaya para pemimpin yang menduduki jabatannya dengan dukungan modal dari para “bohir” atau investor. “Mereka cenderung berusaha mengembalikan modal dengan cara-cara yang merugikan masyarakat, termasuk korupsi,” ungkapnya.
Ketua DPC PPP Sumenep itu juga mengingatkan bahwa jual beli jabatan dalam pemerintahan sering kali menjadi pemicu terjadinya korupsi. “Jika ingin menduduki jabatan tertentu, harus membayar sejumlah uang, sehingga kepemimpinan menjadi tidak berlandaskan prestasi, melainkan transaksi,” tambahnya.
Berdasarkan masalah tersebut, paslon FINAL berkomitmen untuk membentuk komite anti korupsi sebagai langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan terhadap pejabat dan keuangan daerah. “Komite ini akan berfungsi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan,” tegas Mas Kiai.
Sementara itu, calon Wakil Bupati Kiai Unais menambahkan bahwa jika pasangan FINAL terpilih, mereka akan mengedepankan pembangunan berbasis prestasi. “Kenaikan jabatan bagi pejabat di kepulauan akan didasarkan pada kinerja dan perubahan yang mereka hasilkan, bukan transaksi,” ujarnya.
Dalam diskusi tanya jawab bersama masyarakat, Kiai Unais yang juga pengasuh PP Aswaj Ambunten ini menegaskan pentingnya menciptakan pola kerja yang terukur bagi pejabat. “Dengan sistem ini, kita bisa memastikan bahwa mereka yang memimpin benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk memajukan daerah,” jelasnya.
Gagasan pembentukan Komite Anti Korupsi ini menjadi sorotan utama dan diapresiasi sejumlah pihak. ”Komitmen anti korupsi dari pasangan FINAL menunjukkan bahwa pasangan calon ini serius dalam membawa perubahan bagi Sumenep menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” komentar Aswedi, pengamat kebijakan publik Sumenep.
Ia berharap pasangan FAHAM juga memiliki komitmen yang sama dalam melawan praktik-prktik korupsi, kolusi dan nepostisme di Kabupaten Sumenep. ”Diibaratkan jika ikan mati, maka yang busuk dulu adalah kepala. Teori ini menggambarkan bahwa Jika seorang pemimpin sudah mampu menjadi teladan dalam berbagai hal, maka bawahan juga akan mengikuti sikap dari pemimpinnya,” ujarnya. (rba)
