Oleh: Pahmi Qusairi
Mahasiswa
Kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Sumenep dalam menangani kemiskinan di wilayah kepulauan menjadi sorotan serius. Banyak desa di kepulauan yang masih terisolasi, dengan akses infrastruktur yang minim dan kurangnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan, semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kemiskinan di kawasan ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh manajemen dan kebijakan DPMD yang tidak efektif dalam memberikan solusi yang tepat.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat di kepulauan adalah kondisi jalan yang sangat buruk. Infrastruktur jalan yang memadai sangat penting untuk perkembangan ekonomi, namun sering kali diabaikan. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan informal.
Ketidakmerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin lebar. Masyarakat kepulauan merasa terpinggirkan dari berbagai program pembangunan pemerintah, padahal mereka memiliki potensi ekonomi yang signifikan.
Program-program pemberdayaan ekonomi yang diterapkan DPMD sering kali tidak relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Banyak inisiatif pelatihan dan bantuan yang tidak mempertimbangkan karakteristik dan potensi ekonomi wilayah tersebut, sehingga dampaknya minim terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, banyak bantuan yang bersifat sementara, tidak mampu menciptakan perubahan jangka panjang.
Dalam konteks ini, DPMD seharusnya memainkan peran strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, hingga kini, program-program yang ada belum mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kepulauan. Kurangnya fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program menjadi penyebab utama kinerja DPMD yang amburadul.
Contoh nyata dari masalah ini terlihat pada minimnya pembangunan jalan di kepulauan. Banyak jalan yang belum beraspal dan sulit dilalui, terutama saat hujan, yang menghambat distribusi barang dan menyulitkan masyarakat menjual hasil bumi. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi investasi di sektor pariwisata pun sulit berkembang.
DPMD juga perlu memperhatikan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara lebih komprehensif. Program yang hanya berfokus pada bantuan modal atau pelatihan tanpa pendampingan jangka panjang tidak akan efektif. Program harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan. DPMD seharusnya menjadi fasilitator yang menjembatani kepentingan semua pihak agar dapat bersama-sama membangun infrastruktur dan ekonomi di daerah terpencil.
Namun, dalam praktiknya, DPMD sering terjebak dalam birokrasi yang lamban dan program-program yang tidak tepat sasaran. Kebijakan pembangunan di daerah kepulauan perlu diprioritaskan, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial yang ada. Jika DPMD terus gagal dalam menangani masalah ini, kemiskinan di kepulauan Sumenep akan terus meningkat, dan ketimpangan sosial-ekonomi antara daratan dan kepulauan akan semakin lebar.
Saatnya DPMD melakukan reformasi dalam pendekatannya terhadap pembangunan di wilayah kepulauan. Infrastruktur yang baik, pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, dan keterlibatan aktif semua pihak merupakan kunci untuk mengatasi kemiskinan. Jika tidak, masyarakat kepulauan akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan, dan potensi besar wilayah tersebut akan terabaikan. (*)
