SUMENEP, maduranetwork.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) melakukan aksi unjuk rasa di tengah pelantikan 50 anggota DPRD Sumenep periode 2024-2029, pada Rabu (21/8/2024). Demonstrasi tersebut berlangsung di depan Gerbang Keraton Sumenep (Labang Mesem), di bawah terik matahari.
Para mahasiswa mengusung tuntutan penting terkait transparansi dan pemangkasan anggaran Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sumenep. Mereka menyuarakan keresahan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut, yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan daerah.
Nuris Sabit, koordinator lapangan (Korlap) aksi, menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Sumenep masih jauh dari harapan. “Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di berbagai desa masih sangat minim,” ungkapnya. Nuris menilai bahwa adanya masalah serius dalam pengelolaan anggaran pembangunan yang mempengaruhi kualitas dan keberhasilan proyek.
Dana Pokir, yang dimaksudkan sebagai alat untuk mempercepat pembangunan, seringkali disalahgunakan. “Sistem yang ada saat ini membuka celah bagi praktik jual beli dana Pokir, yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa proyek yang dijanjikan sering terbengkalai atau bahkan tidak terwujud, memperburuk ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut.
Aliansi BEMSU kemudian mengajukan beberapa tuntutan kunci kepada pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, diantaranya:
1. Pemangkasan anggaran Pokir DPRD Kabupaten Sumenep: Mengurangi alokasi anggaran Pokir untuk mencegah penyalahgunaan.
2. Perbaikan Sistem Pengelolaan Anggaran Pokir: Menuntut reformasi sistem agar dana Pokir digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Transparansi dalam Penggunaan Dana Pokir: Mendesak agar penggunaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik.
Nuris menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini demi masa depan Sumenep yang lebih baik. “Aksi ini adalah sinyal bahwa masyarakat, terutama generasi muda, tidak akan tinggal diam melihat adanya ketidakadilan dan penyimpangan yang merugikan daerah mereka,” pungkasnya. (sdm)
