Momentum Hardiknas memberikan peluang bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumenep untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Dengan tema “Bergerak bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar,” Hardiknas menjadi wadah untuk kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan yang inovatif dan inklusif. Ini mendorong stakeholder lokal untuk mengevaluasi kemajuan pendidikan yang telah dicapai dan menentukan langkah-langkah konkret untuk memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Bagaimana dengan perkembangan Pendidikan di Sumenep? Berikut wawancara Moh. Rasul Junaidy dengan Juru Bicara Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Achmad Junaidi.
Tanggal 2 Mei diperingati Hardiknas, bagaimana momentum tersebut mendukung perbaikan Pendidikan di Sumenep?
Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada tanggal 2 Mei menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan di Kabupaten Sumenep. Tema tahun ini, “Bergerak bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar,” memberikan semangat kolaboratif untuk seluruh pemangku kepentingan dalam pendidikan. Ini berarti pendidik, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya harus bersatu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sumenep. Dengan semangat “Merdeka Belajar,” pemerintah dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, serta memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan. Momentum ini juga mendorong refleksi bersama terhadap kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang masih harus diatasi dalam bidang pendidikan.
Perkembangan pendidikan di Sumenep sendiri saat ini?
Perkembangan pendidikan di Sumenep alhamdulilah sudah mengalami kemajuan yang luar bisa dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian tentu masih banyak yang perlu dibenahi secara bertahap.
Untuk daerah terpencil atau kepulauan, apa langkah-langkah yang diambil pemerintah?
Untuk daerah terpencil dn kepulauan tidak ada perbedaan. Kami selalu berharap antara daratan dan kepulauan harus sama rata, tidak boleh ada perlakuan khusus dengan cara perbanyak pelatihan-pelatihan bagi guru dan warga sekolah.
Adakah kebijakan insentif bagi guru yang mengajar di daerah terpencil atau kepulauan? dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi motivasi mereka?
Terkait kebijakan intensif adalah kebijakan yang sepenuhnya ranah dinas dan pemerintah daerah. Kami dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) hanya sebagai pengawasannya
Bagaimana DPKS memantau dan mengevaluasi Pendidikan di Sumenep?
DPKS selalu turun ke lapangan untuk melakukan monev PTK, PPDB, KBM, BOS dan lain sebagainya. Ketika ada temuan atau masalah-masalah kami selalu berkordinasi dengan dinas untuk mengevaluasi temuan dan direkomendasikan untuk perbaikan ke depan.
Peran stakeholder pendidikan dalam mendukung pendidikan di Sumenep?
Peran stakeholder pendidikan, termasuk pemerintah, sangat penting dalam mendukung kemajuan pendidikan di Sumenep. Mereka dapat memberikan sumber daya dan kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan. Selain pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat juga berperan dalam memastikan proses belajar-mengajar yang efektif dan inklusif. Keterlibatan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dapat memperkuat infrastruktur pendidikan serta memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan program pengembangan bagi guru dan siswa. Kerja sama yang sinergis antara semua pihak akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas bagi semua pelajar di Sumenep.
Apa langkah DPKS untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di kepulauan?
Kami selalu mendorong pada dinas untuk selalu memberikan bimbingan, pelatihan kepada guru berupa pendidikan mutu guru dan warga sekolah dan lain-lain.
Uuntuk memastikan distribusi guru merata di kepulauan?
Kami selalu berkolaborasi dengan dinas, khususnya kabid GTK untuk memastikan distribusi guru harus merata dan sesuai dengan kebutuhan.
Lalu, upaya DPKS memfasilitasi penggunaan teknologi pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan?
Kami bukan eksekusi anggaran melainkan pengawasan saja. Namun demikian DPKS selalu mendorong agar supaya sekolah-sekolah bisa menggunakan teknologi sesuai peruntukannya.
Bagaimana DPKS melibatkan masyarakat lokal dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di kepulauan?
Kami selalu terbuka dengan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lokal dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di kepulauan dengan membuka ruang dialog dan partisipasi bagi mereka. DPKS secara aktif menjalin kerja sama dengan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan organisasi setempat untuk mendapatkan perspektif dan masukan berharga mengenai kebutuhan dan permasalahan pendidikan di daerah tersebut. Selain itu, DPKS juga mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program peningkatan pendidikan, seperti pengawasan dan evaluasi kualitas pendidikan di lapangan. Dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lokal, DPKS dapat memastikan kebijakan dan program pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta memperkuat komitmen bersama untuk memperbaiki mutu pendidikan di kepulauan. (*)
