SUMENEP, maduranetwork.com – Dinamika politik menjelang Pilkada Sumenep 2024 semakin menarik setelah KH Moh. Ali Fikri, yang akrab disapa Mas Kiai, menerima surat tugas (surtug) dari DPP PPP.
Dengan PPP hanya mengantongi 6 kursi di DPRD Sumenep, Mas Kiai menghadapi tantangan besar dalam mencari mitra koalisi untuk memenuhi syarat pencalonan bupati. Sesuai regulasi, calon bupati harus mendapatkan dukungan dari minimal 10 kursi di DPRD Sumenep, setara dengan sekitar 20 persen dari total kursi.
Saat ini, Nasdem menjadi satu-satunya partai politik yang masih memungkinkan untuk berkoalisi dengan PPP. Dengan Nasdem memiliki 5 kursi, gabungan kursi dari PPP dan Nasdem akan mencapai total 11 kursi atau 22 persen, memenuhi syarat untuk pencalonan.
Namun, dinamika politik menjadi lebih kompleks jika elit Nasdem di Jakarta mempertimbangkan opsi untuk bergabung dengan calon petahana, Achmad Fauzi. Jika Nasdem memilih untuk mendukung petahana, peluang Mas Kiai untuk maju sebagai calon bupati akan semakin menipis, mengingat kekuatan politik petahana yang telah teruji.
Jika koalisi antara PPP dan Nasdem berhasil terwujud, tantangan berikutnya adalah menentukan calon wakil bupati (cawabup) yang tepat untuk mendampingi Mas Kiai. Beberapa opsi calon cawabup muncul sebagai kandidat potensial.
Pertama, KH Unais Ali Hisyam, seorang intelektual muda dari NU, yang bisa menjadi pilihan strategis dengan dukungan kuat dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kedua, Dewi Khalifah, Ketua PC Muslimat NU Sumenep yang kini menjabat wakil bupati, juga dianggap kandidat kuat.
Sebagai figur perempuan yang aktif di organisasi Muslimat NU, Dewi Khalifah berpotensi menarik dukungan dari segmen pemilih perempuan serta memperkuat basis sosial dan agama Mas Kiai.
Tentu saja, keputusan akhir tentang siapa yang akan dipilih sebagai cawabup akan mempengaruhi strategi kampanye Mas Kiai dan kemampuannya untuk bersaing dengan petahana di Pilkada mendatang. (rba)
