SUMENEP, maduranetwork – Dalam bentuk apresiasi dan perhatian terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun, Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi meluncurkan layanan baru bernama “Pensiun Duduk Manis” pada Kamis, 12 September 2024. Acara peluncuran yang berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep ini dihadiri oleh Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, beserta Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.
Layanan “Pensiun Duduk Manis” ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi pensiun ASN dengan tujuan mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi, seperti keterlambatan dalam penerimaan Surat Keputusan (SK) pensiun, tunjangan hari tua, dan gaji pertama pensiun.
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Dr Ir. Arif Firmanto, S.TP, M.Si, menjelaskan bahwa layanan ini menggunakan sistem paperless dan meminimalkan interaksi langsung dengan petugas untuk mengurangi potensi kesalahan administrasi. Dengan adanya layanan ini, ASN dapat menerima SK pensiun, tunjangan, dan gaji pertama tepat waktu, bahkan enam bulan sebelum pensiun melalui Smart ID Card (SIC).
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menekankan pentingnya layanan ini sebagai bentuk penghargaan kepada para ASN yang telah mengabdikan diri untuk negara. “Layanan ini tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga memberikan penghargaan yang layak bagi ASN menjelang masa pensiun mereka,” ujarnya. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan manajemen ASN dan kinerja organisasi BKPSDM di Kabupaten Sumenep.
Dalam acara yang sama, BKPSDM Sumenep juga mengumumkan penganugerahan Tanda Kehormatan Presiden RI SLKS Tahun 2024 kepada 498 PNS yang telah mengabdi selama 10 hingga 30 tahun. Penyematan tanda kehormatan ini dilakukan secara simbolis kepada 100 PNS sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi mereka dalam pelayanan publik.
Dengan peluncuran layanan ini, diharapkan proses pensiun bagi ASN di Sumenep menjadi lebih efisien dan teratur, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pahlawan birokrasi. (sdm)
