BANGKALAN, maduranetwork.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan telah merespons tuntutan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Selasa (31/10/2023) di Kantor Bupati Bangkalan.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan untuk melakukan pembenahan di sektor pendidikan dan sektor pertanian.
Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan mengambil beberapa langkah konkret.
Pemkab Bangkalan akan melakukan pembenahan pada sektor pendidikan dasar, mulai dari tingkat TK hingga SMP, yang merupakan wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Langkah ini akan diawasi oleh Tim Inspektorat yang akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tata kelola sektor pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan tuntutan terkait pendidikan menengah akan dikoordinasikan dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Bangkalan, karena pengelolaan jenjang pendidikan menengah merupakan wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi dasar untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan sektor pendidikan. Pemerintah akan memastikan bahwa progres atau hasil dari tindakan ini dapat berdampak positif pada perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga akan melakukan pembenahan pada sektor pertanian, terutama dalam pengelolaan pupuk subsidi. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi revitalisasi kelompok tani di kabupaten ini, pemetaan lahan sawah per petak, dan pemasukan petani yang belum tergabung dalam kelompok tani.
Untuk alokasi pupuk subsidi, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk tahun 2023, termasuk 22.027 ton UREA dan 13.946 ton NPK. Hingga akhir Bulan Oktober 2023, sejumlah 10.128 ton pupuk UREA dan 5.274 ton pupuk NPK telah disalurkan. Dengan demikian, sisa stok adalah 11.898 ton UREA dan 8.672 ton NPK. Jumlah ini dianggap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masa tanam ketiga tahun 2023.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga mengimbau petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk segera menebus pupuk subsidi. Hal ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan pupuk saat dibutuhkan, sehingga dapat langsung dimanfaatkan.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Bangkalan berkomitmen untuk memenuhi tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dan menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pertanian di wilayahnya. (rd/red)
