SUMENEP, maduranetwork.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah mengumumkan rencana ambisius pembangunan jalan di pintu masuk perbatasan Sumenep-Pamekasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,7 miliar. Proyek ini dijadwalkan akan dimulai tahun depan dengan menggunakan APBD murni.
Awalnya, rencana pembangunan jalan tersebut direncanakan sebagai jalan lingkar selatan (JLS), namun kemudian proyek ini dibatalkan, dan anggarannya dialihkan ke pembangunan jalan di perbatasan.
Menurut Salamet Supriyadi, kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep, pembangunan JLS dinilai tidak memungkinkan karena diperkirakan akan menghabiskan banyak anggaran. Bahkan biaya pembebasan lahan saja mencapai Rp 49 miliar, dengan harga tanah diasumsikan mencapai Rp 3 juta per meter.
Ditambah lagi, biaya fisik pembangunan jalan tersebut akan lebih tinggi karena tanah yang akan dibangun sangat lunak, memerlukan pekerjaan teknis yang intensif. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang matang, rencana pembangunan JLS akhirnya dibatalkan.
Sebagai alternatif, pintu masuk perbatasan kabupaten ini akan mengalami peningkatan dan pelebaran, sementara akan dibangun tugu keris sebagai ikon Sumenep. Dana untuk pembangunan tugu keris sebesar Rp 2,5 miliar akan didanai melalui dana corporate social responsibility (CSR) dari SKK Migas. Lebar jalan akan disesuaikan dengan tugu keris yang akan dibangun.
Saat ini, Pemkab Sumenep sedang dalam proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. Selain dana dari APBD murni tahun 2024, pembangunan jalan juga mendapat alokasi dari APBD Perubahan 2023, dengan total dana perubahan anggaran keuangan (PAK) sebesar Rp 900 juta.
Penimbunan lahan baru untuk pelebaran jalan segera dilaksanakan setelah pembebasan lahan. Program PAK itu ditargetkan tuntas sebelum tutup tahun. ” ”Secara umum, pekerjaan fisik akan dilaksanakan tahun depan. Namun, tahun ini ada anggaran untuk timbunan yang bersumber dari PAK 2023,” paparnya.
Pekerjaan fisik dijadwalkan akan dilaksanakan tahun depan, dengan penimbunan lahan yang akan segera dilakukan setelah pembebasan lahan. Program PAK ditargetkan selesai sebelum akhir tahun, sehingga tahun depan dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan yang dianggarkan melalui APBD murni.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, memberikan dukungannya terhadap pembangunan jalan di ujung perbatasan Sumenep-Pamekasan serta pembangunan tugu keris. Menurutnya, menyambut pendatang dari luar daerah dengan ikon yang menarik akan memberikan kesan positif. Ia berpendapat bahwa pembangunan ikon di ujung perbatasan sangat penting.
Sementara Komisi III DPRD Sumenep menolak rencana pembangunan JLS dengan alasan bahwa jalan tersebut dianggap kurang efektif. Mereka berpendapat bahwa lebih baik memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten yang rusak parah daripada membangun JLS yang memerlukan anggaran besar.
”Sudah ada jalan utama yang masih bisa diakses. Daripada membangun JLS, lebih baik memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten yang rusak parah,” pungkas Muhri. (sdm)
