Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap kepala desa mampu mengembangkan dan menonjolkan potensi masing-masing desanya, sehingga potensi desa menjadi kekuatan untuk mendorong pembangunan daerah.
Untuk itulah, keberadaan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep sebagai pusat informasi dan komunikasi di antara kepala desa memiliki peran strategis dalam rangka menajamkan komitmen dalam menciptakan serta meningkatkan program pembangunan desa.
Bagaimana dengan pembangunan desa di Sumenep? Berikut wawancara dengan Sekretaris AKD Sumenep, yang juga Kepala Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Abdul Hayat.
Kapan AKD Sumenep didrikan?
AKD Sumenep didirikan tahun 90-an dengan nama AKAS (Asosiasi Kepala Desa Sumenep). Lalu pada awal tahun 2009 berubah menjadi Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Apa yang melatarbelakangi lahirnya AKD?
Tujuannya untuk mempermudah komunikasi antarkepala desa dan dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Bagaimana peran AKD bagi kemajuan desa di Sumenep?
Mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Sejak awal-awal didirikan, apa saja kendala atau tantangan mendasar yang dihadapi AKD?
Alhamdulillah, tidak ada kendala yang mendasar.
Bagaimana dua tahun kepemimpinan Bupati Fauzi dan wakilnya Dewi Khalifah, kebijakan apa saja yang dirasakan desa dua tahun terakhir ini?
Pertama, pencairan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) bulan Januari. Kedua, perhatian yang tinggi terhadap pembinaan dan membantu usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dari 330 desa di Sumenep, apa saja capaian dan inovasi desa dua tahun terakhir ini, baik dalam status desa mandiri dan perkembangan BUMDes?
Alhamdulillah, status “Desa Mandiri” terus bertambah. Begitu juga dengan peningkatan dalam pemberdayakan badan usaha milik desa (BUMDes) di dalam mengelola potensinya, semisal tempat wisata dan lain sebagainya.
Bagaimana AKD melakukan koordinasi atau komunikasi dengan kades yang memiliki ragam pemikiran dan kepentingan yang berbeda?
Kami dari AKD mengadakan rapat koordinasi yang dilakukan setiap bulan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para kepala desa.
Menurut anda, apakah masih ada kepala desa yang masih memiliki mental atau midset lama, misalnya karena faktor SDM lalu tidak memiliki pemikiran untuk memajukan desanya?
Saya kira sudah tidak ada, sebab sekarang sudah disediakan tenaga pendamping desa yang selalu mendampingi dalam menyusun program.
Pemerintahan Fauzi – Eva mengusung tagline “bismillah melayani”, bagaimana implementasi kongkretnya dengan pelayanan di desa?
Desa selalu dan siap memberikan pelayanan maksimal untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat sudah tidak ada yang mengeluh soal pelayanan di desa.
Apa yang diharapkan dari keberadaan pers dan LSM kaitannya dengan kemajuan desa?
Keberadaannya agar memberi informasi dan pengawasan demi pengembangan dan kemajuan desa.
Bagaimana jika ada pers atau LSM abal-abal, maaf yang hanya mengejar rupiah?
Kami tidak menghiraukan pers atau LSM tersebut.
Bagaimana interaksi AKD dengan aparat penegak hukum (APH) dalam konteks restorative justice? Apakah sudah ada mou?
Alhamdulillah sudah kami lakukan.
Ada kabar, masih ada oknum kades yang enggan melayani masyarakatnya disebabkan pada saat pilkades menjadi lawan poltiknya. Kalau ada bisa dijelaskan?
Ini faktor sumber daya manusianya (SDM) sehingga ini perlu pemahaman dan pencerahan agar tidak membedakan masyarakat pasca pemilihan kepala desa (pilkades).
Terkait wacana perpanjangan jabatan kepala desa, bisa Anda jelaskan?
Masih belum jelas, perlu pembahasan lebih lanjut.
Apa harapan Anda memasuki tahun ketiga Pemerintahan Sumenep dalam pemberdayaan dan kemajuan desa?
Pemerintah kabupaten (pemkab) diharapkan melalui organisas perangkat daerah (OPD) terkait untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan ada upaya atau wadah yang bisa menyerap informasi dari bawah, semisal menggelar acara bincang santai. (*)
