SUMENEP, maduranetwork.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengumumkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 31,6 miliar untuk program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat di Kabupaten Sumenep.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, drg. Ellya Fardasah, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Moh. Nur Insan, menjelaskan bahwa alokasi tersebut mencakup dua kegiatan utama: pembayaran asuransi kesehatan masyarakat PBID dan kebutuhan barang habis pakai dengan total anggaran Rp 2,5 miliar.
“Yang paling besar peruntukannya adalah di PBID, yakni Rp 31,6 miliar,” kata Nur Insan saat ditemui di ruang kerjanya.
Hingga September 2024, serapan anggaran DBHCHT untuk PBID telah mencapai 61 persen. Dinkes P2KB menargetkan serapan anggaran ini akan mencapai 100 persen pada bulan Desember mendatang.
“Target kami, pada bulan Desember nanti, anggaran DBHCHT untuk PBID akan terserap sepenuhnya,” tambahnya.
Nur Insan menegaskan bahwa program ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, yang dapat menikmati layanan kesehatan gratis dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di seluruh fasilitas kesehatan setempat.
“Melalui PBID, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengajak masyarakat untuk mendukung program DBHCHT dengan membeli rokok legal yang memiliki pita cukai.
“Tarif cukai yang dikenakan terhadap rokok dan hasil tembakau lainnya tidak hanya masuk ke kas negara, tetapi juga didistribusikan kembali ke daerah penghasil cukai seperti Sumenep,” jelasnya.
Dengan alokasi dana ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Sumenep akan semakin optimal, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. (sdm)
