SAMPANG, maduranetwork.com – Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tambelangan, Sampang, Syamsul Arifin menjelaskan bahaya politisasi identitas dalam pemilu. Menurutnya, bahaya politisasi identitas yang dimaksud seperti adanya kerusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)
Kata Syamsul Arifin, pegiat media sosial dan insan pers perlu terlibat dalam hal pengawasan di platform media sosial guna meminimalisir sumber berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan isu suku, ras, agama, antargolongan (SARA) yang kerap muncul di media sosial selama tahapan pemilu.
“Selain Panwascam secara kelembagaan, kami kira banyak pihak yang harus terlibat dalam hal pengawasan pemilu di medsos. Seperti pihak kepolisian, pegiat media sosial dan insan pers,” ungkap Syamsul Arifin dalam keteranganya kepada media ini, Sabtu (10/5).
Menurut pria yang akrab di sapa Syamsul itu, elemen penting di atas dapat ikut serta dalam menyaring berita bohong di berbagai platform media sosial. Sebab kata dia, suksesi pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan juga menjadi tanggungjawab bersama.
“Tentu penyelenggara pemilu seperti Panwascam ini tidak dapat menjangkau semua pihak, sehingga diperlukan pihak-pihak lain untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada publik agar tidak terjebak politisasi sara ini,” ungkapnya.
Ke depan kata Syamsul, pihaknya juga berencana untuk blusukan ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tambelangan guna memberikan pemahaman bahaya politisasi sara. Dengan harapan dapat menjangkau kalangan muda yang selama bisa digolongkan sebagai pemilih pemula.
“Tentu rencana ini kami upayakan untuk melibatkan pihak pihak yang kami anggap punya kompetensi di bidang media sosial, bisa dari pegiat media sosial dan juga insan pers,” tambahnya.
Dia menyebutkan beberapa strategi yang bakal dilakukan, salah satunya dapat berupa pengawasan gotong politik SARA. Misalnya, lanjut dia, mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan informasi publik dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial.
Ia pun berharap, publik juga bisa ikut serta dalam menangkal adanya isu sara dan hoaks di media sosial, sehingga bisa memiliki pemahaman yang sama untuk tidak terjebak dalam politisasi sara yang kerap muncul menjelang pelaksanaan pemilu. (sa)
