SUMENEP, maduranetwork.com – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, angkat bicara soal ketidakhadirannya dalam undangan Pemerintah Desa (Pemdes) Poteran pada Senin (8/1/2024).
PPS memilih tidak hadir dalam undangan tersebut, sebab menilai Pemdes terlalu jauh untuk “cawe-cawe” soal rekruitmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.
Ketua PPS Desa Poteran, Aswat menyampaikan, pada prinsipnya PPS terbuka kepada siapapun untuk memberikan masukan dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu termasuk dalam pemenuhan tenaga adhoc di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
”Termasuk juga dengan desa. Kami upayakan ada sinergitas dan hubungan yang baik secara kelembagaan dan personal,” ucapnya, Selasa (9/1/2024).
Aswat menyebutkan, Senin (18/12/2023) lalu, Pemdes telah mengundang PPS dengan agenda silaturahmi bersama perangkat desa. Namun, di forum tersebut Pemdes malah meminta soal rekruitmen KPPS dirembukkan dengan desa terutama di TPS-TPS yang mendaftarnya melebihi kebutuhan.
”Di masa pendaftaran beberapa perangkat desa memang menfasilitasi pendaftaran peserta ke PPS. Tapi, kami juga perlu memberi ruang kepada elemen lain baik melalui organisasi, kelembagaan, atau personal untuk mendaftar, karena ini terbuka,” tegas Aswat.
”Tapi, dalam proses seleksi PPS punya mekanisme dan aturan dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat administrasi dan tidak. Bahkan, tidak lolos ketika penetapan nanti. Bukan berembuk dengan desa, itu pelanggaran,” tambahnya.
Untuk itu, PPS memilih absen atas undangan Pemdes. Pihaknya ingin menjaga marwah penyelenggara supaya bersih dari intervensi apapun dalam proses seleksi rekruitmen KPPS.
Aswat juga membantah jika tidak terbuka dalam proses rekruitmen KPPS di Poteran. Selain melalui media sosial, pengumuman pendaftaran juga diumumkan di balai desa.
”Saya heran, kalau kepala desa mengaku tidak tahu kalau ada rekruitmen KPPS. Pengumumannya di balai kok,” katanya dengan nada menyesal.
Disinggung soal calon KPPS yang tidak memenuhi syarat justru lolos dan sebaliknya yang memenuhi syarat administrasi lolos, Aswat memastikan tudingan tersebut tidak benar. PPS telah memeriksa secara cermat seluruh dokumen persyaratan administrasi calon KPPS.
”Yang usianya melampaui batas, pasti dicoret sepanjang tidak ada ketentuan lain dari KPU. Kalau ada yang usia memenuhi syarat, tapi tetap dicoret. Bisa saja, syarat lainnya seperti ijazah atau surat pernyataan pengganti ijazah yang tidak tidak terpenuhi,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi SDM Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Talango, Kiswanto menyatakan, rekruitmen KPPS mutlak menjadi kewenangan PPS. Siapapun tidak boleh mengintervensi kewenangan PPS dalam menentukan nama-nama calon KPPS yang lolos atau tidak.
”Tapi, tentu baik PPK maupun PPS terbuka kepada siapapun untuk memberi masukan dalam rangka penyempurnaan. Apalagi, ini prosesnya panjang, penetapan masih lama, belum final,” jelasnya.
Kiswanto juga menyarankan kepada semua elemen masyarakat khususnya di Talango untuk melaporkan jika ada temuan pelanggaran oleh penyelenggara termasuk soal rekruitmen KPPS ke pengawas desa (PD) atau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
”Ada aturan mainnya, kemana laporan disampaikan ketika ada pelanggaran berkaitan dengan Pemilu. Sampaikan pada lembaga yang memiliki kewenangan,” pintanya. (mr)
